LIGA335 – Ketua Umum Indonesia Raya Club for Reform (IRC for Reform), Hasanuddin, menilai Apel Kesiapsiagaan Pasukan gabungan TNI-Polri yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi pertahanan dan keamanan nasional.
Apel besar ini juga dihadiri oleh Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Menko Polkam Marsdya TNI (Purn) M. H. Arief, serta para pejabat tinggi TNI dan Polri. Ribuan personel dari berbagai matra turut serta, menegaskan kesiapsiagaan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang momentum penting nasional.
Sinergi TNI-Polri: Tugas Mulia untuk Keamanan Nasional
Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa menjaga keamanan adalah tugas mulia bangsa yang hanya dapat terwujud melalui sinergi dan kekompakan antara TNI dan Polri di lapangan.
“Menjaga keamanan adalah tugas mulia. Tidak ada keberhasilan pembangunan tanpa stabilitas keamanan yang kuat. Untuk itu, sinergitas TNI dan Polri harus menjadi contoh bagi masyarakat,” ujar Djamari, dikutip dari situs resmi polkam.go.id.
IRC for Reform menilai bahwa langkah ini merupakan terobosan penting dalam reformasi sektor keamanan, menunjukkan arah baru penguatan sistem pertahanan dan keamanan nasional yang terintegrasi di bawah kendali sipil.
“Apel kesiapsiagaan di Monas menunjukkan arah baru reformasi sektor keamanan. Momentum ini harus dibaca secara strategis, terutama jika kelak Tim Reformasi Polri dibentuk,” kata Hasanuddin.
Monas: Simbol Strategis Persatuan dan Kedaulatan
IRC for Reform menekankan makna simbolis apel di Monas. Sebagai lambang persatuan dan kedaulatan nasional, kehadiran gabungan TNI-Polri di jantung ibu kota mencerminkan tekad kolektif menjaga stabilitas nasional.
Menurut Hasanuddin, apel ini bukan sekadar kegiatan formal, tetapi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat keamanan nasional melalui integrasi dan koordinasi yang efektif.
Usulan Strategis: Pembentukan Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Menhankam)
Dari momentum ini, IRC for Reform mengusulkan langkah strategis lanjutan: penggabungan Kementerian Politik, Pertahanan, dan Keamanan (Menpolkam) dengan Kementerian Pertahanan (Menhan) menjadi satu lembaga baru bernama Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Menhankam).
“Pertahanan dan keamanan adalah dua bidang yang tidak bisa dipisahkan secara strategis, regulatif, dan koordinatif. Dengan Menhankam, arah kebijakan pertahanan dan keamanan dapat disatukan di bawah kendali Presiden tanpa mengurangi profesionalisme TNI dan Polri,” jelas Hasanuddin.
Hasanuddin menekankan bahwa usulan Menhankam berbeda dengan model era Orde Baru. Tujuannya bukan menghidupkan masa lalu, melainkan menyatukan arah kebijakan dan koordinasi strategis di bawah kontrol sipil yang kuat.
Terobosan Menuju Reformasi Keamanan Nasional
Apel kesiapsiagaan di Monas menjadi bukti nyata bahwa Menko Polkam Djamari Chaniago membuka jalan menuju sinergi pertahanan dan keamanan nasional yang terpadu. IRC for Reform melihat momentum ini sebagai pijakan penting bagi reformasi kelembagaan keamanan nasional, menuju sistem yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Menpolkam Djamari Chaniago telah membuka jalan bagi sinergi pertahanan dan keamanan terpadu. Saatnya negara memperkuat langkah ini dengan membentuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Menhankam),” tutup Hasanuddin.
Sumber: prediksimaut.my.id
